Padang, Arunala.com - Pemprov Sumbar mendukung upaya percepatan kewajiban sertifikasi halal akan diterapkan mulai 18 Oktober 2024 mendatang.
Keseriusan pemprov ini terleihat dibukanya kick off pendampingan sertifikasi halal untuk desa wisata tingkat Sumbar oleh Kepala Biro Kesra Setprov Sumbar, Al Amin di Pantai Padang, Kota Padang, Sabtu (4/5) kemarin.
Kick off tersebut merupakan kolaborasi Pemprov Sumbar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kanwil Kementerian Agama Sumbar melalui Satgas Halal Sumbar, Bank Indonesia dan stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Al Amin mengemukakan, Sumbar memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah karena mayoritas penduduk Sumbar beragama Islam dan sejalan dengan slogan “Adat Basandi Syara’, Syara Basandi Kitabullah”.
"Dengan penerapan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari harus lebih dimaksimalkan. Provinsi Sumbar diharapkan menjadi gerbong terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah," kata Al Amin.
Ia menilai, momentum kick off ini tidak sekadar langkah awal tapi sebuah komitmen bersama untuk memastikan bahwa usaha pelaku pariwisata serta produk-produk yang dihasilkan Sumbar adalah produk yang bermutu, berkualitas dan tentu juga halal.
"Dengan adanya kick off ini kita semua berharap sertifikasi halal produk-produk di Sumbar dapat terwujud sesuai target hingga Oktober 2024 nanti," harap Al Amin.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Hendrizal, mengungkapkan, hingga saat ini dari 600 ribu UMKM yang ada di Sumbar, yang sudah kantongi sertifikat halal sebanyak 40 ribu UMKM.
Dalam rangkaian kick off, dilakukan secara simbolis menyerahkan sertifikat halal kepada lima orang pelaku usaha di Kota Padang. (*)
Komentar