Padang, Arunala.com - Kendati menjadi orang nomor satu di Sumbar, Gubernur Mahyedi Ansharullah tidak luput dari pendapatan pemilih yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, di istana gubernuran, Selasa (25/6/2024).
Didampingi komisioner KPU Sumbar, Medo Patria, semua komisioner KPU Kota Padang dan Sekretaris KPU Padang Agustian, dan Lurah Jati Baru Setria Budi, Pantarlih kelurahan setempat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) jumlah keluarga yang tinggal bersama Gubernur Sumbar ini untuk data pemilih pada pilkada Kota Padang 2024.
Terlihat, saat pendataan, Pantarlih mencermati data kependudukan yang ada pada Mahyedi dan keluarga, mulai dari pencocokan data yang ada di KTP hingga data yang ada di kartu keluarga (KK).
Menariknya, ketika Arunala.com menanyakan sebagai orang nomor satu di Sumbar harus juga didata pada coklit?
Mahyeldi menjawab, coklit itu merupakan tugas dari KPU guna memastikan data pemilih.
"Mengapa saya juga harus di coklit meski menjadi orang nomor satu di Sumbar (gubernur, red)? Karena saya warga Kota Padang, apalagi kita akan laksanakan pilkada, jadi harus dipastikan, semuanya tidak boleh tidak jelas datanya," kata Mahyeldi didamping Kabag Adpim Setprov Sumbar Mursalim.
Makannya, lanjut Mahyeldi, semua warga yang punya hak suara didata dan terdaftar sehingga kemudian nanti jadi jelas.
"Kalau tidak terdaftar nanti, memilih tak boleh di pilkada walaupun gubernur," ucap Mahyeldi.
Di sisi lain, Mahyedi minta kepada KPU untuk lebih memaksimalkan coklit ini, dan kepada masyarakat bisa berikan informasi yang benar kepada petugas yang mendata sekaitan pilkada pada 27 November 2024 nanti.
"Jadi dengan terdaftarnya seseorang akan memastikan untuk ikut dalam pilkada nanti," pungkas Mahyeldi.
Sementara, Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, menyebutkan untuk coklit ini tidak membeda-bedakan status dari pemilih untuk pilkada nantinext
Komentar