a
kotak dan bilik suara, tinta, segel, kabel tiee dan sudah sampai di masing-masing KPU kabupaten pada awal Oktober lalu.
Pengadaan tahap 2 berupa surat suara, berbagai jenis sampul, alat coblos tuna netra, dan saat ini semuanya juga sudah sampai di gudang masing-masing KPU kabupaten kota," tutur Surya Efitrimen.
Jadi, lanjutnya, dengan adanya rakor tata kelola logistik pemilihan ini, KPU mengharapkan semua pihak bersama-sama mendukung kelancaran dari proses pendistribusian logistik ini.
Misalnya dari jajaran Polri, dukungannya dari segi pengawalan dan pengamanan distribusi logistik.
Sedangkan untuk aparat TNI dukungannya dari mengamankan keberadaan logistik ini dan bisa mendukung tugas ya g dilakukan polisi.
Adapun dukungan dari pihak Kejaksaan dalam hal menjaga netralitas serta integritas dalam pengadaan logistik, dan juga melakukan eksekusi dan penindakan apabila dalam pengadaan logistik itu terindikasi adanya dugaan tindak pencucian uang.
Kemudian bagi BPBD bertindak dalam atasi pendistribusian logistik pada daerah yang rawan bencana baik itu longsor, banjir dan bencana lainnya.
Kemudian support dari Badan Intelijen Negara (BIN) wilayah Sumbar, yang memberi masukan menyangkut pemetaan terhadap potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan ini.
"Jadi, tanpa dukungan stakeholder terkait di masing-masing kabupaten kota itu, belum tentu KPU mampu mendistribusikan logistik itu secara maksimal," kata Surya Efitimen. (*)
Komentar