.
Fraksi PKS, sebutnya, mencatat adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat (DBH, DAU, DAK) yang signifikan.
Tercatat pengurangan TKD yang besar, sehingga memaksa kita melakukan refocusing agar rancangan APBD tetap realistis dan pelayanan publik tidak terganggu.
"Pengurangan ini bukan angka abstrak, akan tetapi membawa implikasi nyata terhadap kapasitas daerah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," tukas Jubir Fraksi PKS.
Sedangkan, Fraksi Demokrat menyampaikan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 6,150 triliun, turun 1,97 persen dari APBD 2025.
"Penurunan ini memberi sinyal perlunya strategi optimalisasi yang lebih inovatif agar pelayanan publik tidak terganggu," pungkasnya.
Selanjutnya, Fraksi Partai NasDem meminta perjelasan, bagaimana pandangan Pemprov Sumbar mengenai proyeksi capaian nilai SAKIP di tahun 2026, terutama dalam konteks Reformasi Birokrasi dan result-based budgeting (penganggaran berbasis hasil).
"Selain target skor, mohon jelaskan langkah strategis yang diambil untuk memastikan nilai SAKIP yang tinggi benar-benar diterjemahkan menjadi efisiensi anggaran dan dampak nyata (outcome) bagi pelayanan publik di Sumbar," ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan dan PKB justru mempertanyakan apa langkah konkret Pemprov Sumbar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan tersebut,
Selain itu, sambungnya, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Sumbar pada tahun 2026 sehingga bisa tercapai sesuai target,
Tidak itu saja, sambungnya, langkah dari pemprov ini juga harus tepat sasaran dan efektif, serta bagaimana mewujudkan langkah konkret ini agar dapat bermanfaat nyata bagi masyarakat.
"Jumlah yang relatif besar ini tentu akan menjadi tantangan pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Sumbar," ungkap Jubir ini.
Selanjutnya, dengan adanya pengurangan TKD ini, apa terobosan, upaya dan inovasi yang gubernur lakukan.
"Agar hal itu tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Sumbar, terutama dalam mengimplemnentasikan program unggulan Mahyeldi-Vasko? Mohon penjelasannya," katanya.
Sementara pimpinan rapat, Nanda Satria menyampaikan, pandangan umum fraksi-fraksi menjadi catatan penting sekaligus masukan bagi pemerintah provinsi dalam penyusunan dan penyempurnaan Ranperda APBD Sumbar 2026next
Komentar