Realisasi APBD Sumbar 2025, Berhasil Lampaui Rata-Rata Nasional

Metro- 17-11-2025 20:12
Sekprov Sumbar, Arry Yuswandi. IST
Sekprov Sumbar, Arry Yuswandi. IST

Padang, Arunala.com - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sumbar, Arry Yuswandi menyampaikan pengelolaan APBD tahun anggaran 2025 di Pemprov Sumbar menunjukan tren positif.

Dasar Arry Yuswandi mengungkapkan hal ini karena hasil evaluasi Kemendagri per 14 November 2025, realisasi pendapatan dan realisasi belanja Provinsi Sumbar berhasil melampaui rata-rata nasional.

"Itu terlihat dari Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, data itu menunjukkan realisasi pendapatan APBD Sumbar telah mencapai 83,11 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 79,58 persen," ungkap Arry di Padang, Senin (17/11/2025).

Ia menambahkan, untuk realisasi belanja daerah berada pada angka 74,28 persen, jauh di atas rerata nasional yang baru mencapai 64,43 persen.

"Dengan capaian ini, Sumbar masuk dalam jajaran provinsi dengan performa fiskal terbaik menjelang akhir triwulan IV," kata dia.

Arry Yuswandi menyampaikan kinerja positif tersebut merupakan hasil dari konsistensi pengendalian anggaran sejak awal tahun.

Arry menyebut, setidaknya ada tiga strategi yang dilakukan Pemprov Sumbar secara berkala dalam pengendalian anggaran, di antaranya :

1. Evaluasi kinerja bulanan yang dipimpin langsung Gubernur bersama seluruh Kepala OPD untuk memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara real time.

2. Penerapan lelang dini untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan infrastruktur.

3. Akselerasi proyek berdaya ungkit, termasuk peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

"Dengan lelang dini dan evaluasi berkala, serapan belanja menjadi lebih cepat," tukas Arry lagi.

Dengan sistem kerja seperti ini, ungkapnya, kegiatan bisa dimulai lebih awal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, itu juga meningkat.

Ia meyakini, percepatan belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Belanja pemerintah adalah penggerak ekonomi. Ritme realisasi harus dijaga, terutama belanja modal dan layanan publik, itu mesti dilakukan tanpa mengurangi akuntabilitas," ujarnyanext

Komentar