.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Gibran turut menekankan pentingnya ketersediaan air bersih guna mencegah munculnya penyakit pascabencana.
Sementara untuk mengurangi risiko bencana serupa ke depan, pemerintah didorong mempercepat langkah mitigasi jangka panjang berupa normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam.
Dia meminta seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi disusun secara terencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pemulihan jangka panjang, termasuk pembangunan sabo dam maupun kemungkinan relokasi bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Gibran juga mengingatkan agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari risiko bencana, namun tetap mempertimbangkan kedekatannya dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan sosial dan aktivitas ekonominya tanpa meningkatkan risiko terdampak bencana serupa.
Selanjutnya Gibran mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat menjaga kekompakan dalam mempercepat pemulihan Kabupaten Solok.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar seluruh proses penanganan dan pemulihan dapat berlangsung cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
"Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi," tegasnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas penanganan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Hal itu dinilai penting mengingat curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi sehingga potensi bencana susulan perlu diantisipasi.
"Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak," ujar Mahyeldi.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing.
Penyusuran dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus membersihkan berbagai material yang berpotensi menghambat aliran air, seperti kayu tumbang maupun material lainnyanext
Komentar