Perkuat Sinergi Akademis, KPPU Wilayah I Gelar Kuliah Umum Bersama FH Uanad

Metro- 10-11-2026 21:45
Anggota Komisioner KPPU RI, Dr. Budi Joyo Santoso sesuai beri kulian umum di Fakultas Hukum Unand, Selasa (10/11/2026). IST
Anggota Komisioner KPPU RI, Dr. Budi Joyo Santoso sesuai beri kulian umum di Fakultas Hukum Unand, Selasa (10/11/2026). IST

Padang, Arunala.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Kantor Wilayah I terus memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi guna meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Kuliah Umum bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) yang mengangkat tema "Implementasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", di Padang, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Unand) dan Dr. Budi Joyo Santoso, S.E., M.M. (Anggota Komisioner KPPU RI), dengan dimoderatori langsung oleh Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, S.I.P., M.H.

Acara dibuka oleh Manager Pendidikan, Riset dan Pengabdian FH Unand, Dr. Edita Elda, S.H., M.H., yang hadir mewakili Dekan Fakultas Hukum Unand, serta turut dihadiri oleh Ketua Program Studi Fakultas Hukum Unand, Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Dr. Edita Elda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPU atas terselenggaranya kuliah umum ini.

Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari kerja sama antara KPPU dan Universitas Andalas dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui forum ini, mahasiswa diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai hukum persaingan usaha sebagai bagian krusial dalam perkembangan ilmu hukum dan praktik perekonomian di Indonesia.

Peran Strategis di Era Digital dan Kewenangan KPPU

Pada sesi pemaparan pertama, Dr. Wetria Fauzi mengulas pentingnya hukum persaingan usaha dalam menciptakan iklim pasar yang sehat, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Menurutnya, hukum persaingan memiliki peran strategis dalam melindungi konsumen, menjaga keadilan pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia juga menguraikan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang meliputi larangan perjanjian, kegiatan yang dilarang, serta penyalahgunaan posisi dominannext

Komentar