.
Sementara itu, Anggota Komisioner KPPU RI, Dr. Budi Joyo Santoso, memaparkan fungsi, tugas, dan kewenangan KPPU berdasarkan UU No. 5/1999.
Budi menjelaskan empat peran utama KPPU, yaitu penegakan hukum persaingan usaha, pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, penilaian merger dan akuisisi, serta pengawasan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM.
Lebih lanjut, Budi memaparkan perkembangan regulasi terbaru yang memperkuat tugas KPPU, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, berbagai peraturan internal KPPU, serta UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang berkaitan erat dengan pengawasan kemitraan usaha.
Diskusikan Isu Aktual: Dari Kartel hingga Program Makan Bergizi Gratis
Antusiasme peserta terlihat tinggi dalam sesi diskusi yang berlangsung interaktif. Berbagai isu aktual sektor perekonomian dan hukum turut mencuat.
Di antaranya koordinasi KPPU dengan OJK terkait penilaian merger di sektor jasa keuangan, peluang penerapan leniency program di Indonesia, hingga metode pembuktian kesamaan harga dalam dugaan praktik kartel.
Selain itu, peserta juga menyoroti persaingan antara platform e-commerce dengan pasar tradisional, hingga peran serta pengawasan KPPU terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis pemerintah.
Menanggapi isu-isu tersebut, para narasumber memberikan penjelasan komprehensif baik dari perspektif akademis maupun praktis kelembagaan.
Melalui agenda ini, KPPU berharap hubungan sinergis dengan perguruan tinggi dapat terus ditingkatkan.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mendongkrak literasi hukum persaingan usaha di kalangan mahasiswa, tetapi juga mendorong kontribusi aktif para akademisi dalam melahirkan kebijakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing di Indonesia. (*/cpt)
Komentar