Padang, Arunala - Pengamatan dari Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Unand menilai debat publik dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Sumbar, terlebih untuk debat cagub/cawagub di masa pandemi Covid-19 ini menjadi krusial baik bagi paslon maupun bagi pemilih.
Penilaian ini disampaikan Ketua Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Unand, Aidinil Zetra kepada arunala.com, di Padang, Kamis sore (19/11).
"Tidak cuma itu, kami juga menilai kampanye yang telah dilaksanakan para paslon sejak 26 September lalu, ternyata juga belum mampu membentuk atmosfir positif kampanye pilkada yang bernuansa programatik," kata Aidinil Zetra.
Menurutnya, masyarakat yang terpapar visi, misi, dan program kerja kandidat, masih terlalu minim. Padahal harapan masyarakat sangat tinggi pada debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang akan digelar pertama kali tanggal 23 November ini.
Aidinil mengatakan ada beberapa catatan Polokda Unand untuk pradebat ini: Pertama, sikap dan posisi KPU Sumbar, moderator, tim penyusun materi debat dan EO yang terlibat harus benar-benar netral. Kedua, debat sesungguhnya adalah dialektika, biarkan menjadi uji publik bagi para pasangan calon.
"Yang penting KPU menetapkan aturan main yang dapat menjadi rambu-rambu. Seperti tema, posisi moderator dan tim penyusun materi debat, alur setiap segmen," tukas Aidini. Perlu juga disepakati, larangan agar pertanyaan tidak naif dan sangat teknis.
Misalnya menggunakan singkatan dan juga pertanyaan teknis yang sangat spesifik di bidang tertentu sekadar untuk mempermalukan lawan.
Pertanyaan dan jawaban harus menggambarkan debat gubernur dan wakil gubernur yang mendeskripsikan dan memperdalam isu-isu publik di Sumbar saat ini dengan berbasis data dan argumentasi.
"Harapan kami, sejatinya, ada hak dan kebutuhan publik yang harus dipenuhi dari debat yang akan diselenggarakan ini. Secara prinsip, kami berharap debat Publik ini bukan menjadi panggung seremonial sandiwara," tukas Aidinil laginext
Komentar