Padang, Arunala - Sejumlah masukan diterima empat anggota DPD RI asal Sumbar saat lakukan pertemuan dan diskusi dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, di auditorium gubernuran, Senin siang (18/10).
Pertemuan yang berkaitan masa reses anggota DPD RI itu, yakni Emma Yohanna, Muslim M Yatim, Leonardy Harmainy serta Alirman Sori itu dihadiri juga Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy dan Sekprov Hansastri.
Dalam pertemuan banyak hal disampaikan kepala OPD, mulai bidang pendidikan, infrastruktur kesehatan, persoalan kebutuhan pupuk, ketersediaan bibit hingga masalah UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.
Seperti disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Adip Alfikri yang menyinggung soal isu nasional tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK.
"Saya dapat kabar, penerimaan PPDB tahun ini, Sumbar tidak diizinkan lagi menerima siswa dengan jalur Tahfiz, karena dinilai diskriminatif. Padahal ini merupakan muatan lokal dan juga jadi ciri khas Sumbar dalam penerimaan siswa baru untuk SMA/SMK," ujar Adip saat itu.
Kemudian, Adip juga menyampaikan soal gebyar vaksinasi bagi para siswa, yang menurutnya kalau diwajibkan kepada siswa, takutnya akan ditegur oleh pusat.
"Sedangkan di sisi lain kinerja bidang pendidikan juga harus berkontribusi pula untuk capaian vaksinasi tersebut. Buktinya Sumbar saat ini mewajibkan para guru SMA/SMK untuk vaksin, kecuali mereka yang memang tidak diizinkan nakes karena komorbid," kata Adip Alfikri lagi.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, Safrizal menyampaikan kebutuhan pupuk dan bibit bagi Sumbar.
"Saat ini Sumbar butuh pupuk untuk perkebunan dan tanaman pangan sebanyak 463 ribu ton, sementara alokasikan sekitar 180 ribu. Untuk hari ini, pupuk jenis NPK sudah terealisasi sebanyak 85 persen dari jumlah pupuk yang ada," terang Safrizal.
Dengan masih adanya kekurangan, imbuh Safrizal, pihaknya sudah mengusulkan penambahan sebanyak 10 ribu tonnext
Komentar