Dari Diskusi Senator Also dengan Wartawan di Painan: Sistem Pemilu 2024 Harus Merujuk Konstitusi Negara

Metro- 24-04-2023 10:16
Alirman Sori, Anggota DPD RI, bersilaturahmi dan beramah tamah dengan insan pers Pesisir Selatan, bertempat di Hanna Hotel, Minggu (23/4). (Dok : Istimewa)
Alirman Sori, Anggota DPD RI, bersilaturahmi dan beramah tamah dengan insan pers Pesisir Selatan, bertempat di Hanna Hotel, Minggu (23/4). (Dok : Istimewa)

Painan, Arunala.com - Anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat (Sumbar), Alirman Sori bersama insan pers di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), gelar diskusi ringan dan santai di sebuah cafe di Painan, Minggu (23/4) kemarin.

Diskusi ini bagian dari acara silaturahmi di masa kegiatan di daerah pemilihannya.
Berbagai hal tentang dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibahas dalam diskusi itu, terutama menyongsong pelaksanaan pileg, pilpres dan pilkada pada tahun 2024.

"Pelaksanaan pemilihan umum memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Presiden, sesuai rencana akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024," kata Alirman Sori yang akrab disapa Also ini.

Pesta demokrasi siklus lima tahunan ini, lanjut Alirman Sori, merupakan pesta rakyat yang mesti harus disukseskan sebagai pesta kedaulatan rakyat.

"Berbagai dinamika tentang Pemilu harus kita jadikan sarana pendidikan politik dan harus berkesesuaian dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, karena konstitusi adalah hukum dasar bagi bangsa dan negara kita Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara," ujar Alirman Sori.

Kemudian, Alirman Sori juga menilai munculnya berbagai pendapat yang mendiskusikan tentang wacana sistem terbuka atau tertutup pada pemilu nanti adalah hal yang wajar, karena dua sistem ini telah dilaksanakan.

Misalnya pada pemilihan umum legislatif periode 1999-2004 dan periode 2004-2009, sistem pemilihannya adalah tertutup, sedangkan Pileg periode 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024 adalah sistim terbuka.

Dikatakannya, saat ini ada wacana kembali ke sistim tertutup, sebagai pedomannya adalah konstitusi. Amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945, pasal 22 E (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, ayat (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangannext

Komentar