.
Sedangkan Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Diungkapkan Alirman Sori, membaca ketentuan konstitusi sangat jelas, bandul aturan untuk penyelenggaraan Pileg dan Pilpres di republik ini.
"Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah yang menjadi rujukan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, berdasarkan konstitusi adalah pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, dan untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh UU, dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," ujar senator Also ini.
Dia mengungkapkan, apapun sistim yang dipakai atau digunakan dalam bernegara mesti merujuk kepada UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.
Untuk itu Alirman Sori mengajak semua komponen bangsa, untuk berperan aktif, mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini, sebagai bentuk kedaulatan rakyat, sebagaimana amanat konstitusi negara, pasal 1 ayat (2), bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
"Mari kita kawal, kita jaga pesta demokrasi 2024, dapat berjalan dengan Luber, bebas dan rahasia, karena kita semua adalah pemilik kedaulatan rakyat yang sah dan tugas berat kita di pesta demokrasi 2024 adalah merawat dan menjaga demokrasi yang berkualitas, apapun sistim pemilu, yang teramat penting adalah memberikan pendidikan dan edukasi politik kepada masyarakat," pungkas Alirman Sori. (cpt)
Komentar