i
sektor pertanian
Pasalnya, 52 persen lebih masyarakat Sumbar menggantungkan hidup mereka pada hasil alam.
Jadi pertanian memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan.
Nantinya bantuan-bantuan mesti disalurkan dalam upaya meningkatkan produksi petani hingga nilai jual yang layak untuk mensejahterakan mereka.
"Pemerintah daerah mesti membantu petani, meski peran mereka sentral namun kenyataannya hidup mereka jauh dari kata layak," katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, angka kemiskinan ekstrem sudah mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, menunjukkan kemiskinan ekstrem Sumbar turun dari 0,77 persen (43.671 jiwa) menjadi 0,41 persen (23.253 jiwa).
Sementara tahun 2022, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat angka kemiskinan ekstrem di Sumbar turun 0,14 persen atau menjadi 0,77 persen (43,67 ribu), sehingga, ditargetkan tahun 2024 kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar jadi 0 persen.
"Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim," kata Mahyeldi.
Ia menambahkan, terkait strata pendapatan, masyarakat Sumbar tidak terlalu terjadi ketimpangan (kaya-miskin-red). Indikator pengukurannya adalah Gini Ratio yang secara persentase sebesar 0,280.
"Kondisi Gini Ratio Sumbar merupakan yang terendah ketiga di Indonesia. Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat kepemimpinan Mahyeldi-Audy," katanya.
Kemudian, terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar, Mahyeldi mengklaim, terjadi naik dari 73,26 persen di tahun 2022 menjadi 75,46 persen di tahun 2023.
"Secara peringkat juga membaik, dari urutan 9 secara nasional atau nomor 4 di Pulau Sumatera menjadi urutan ke-7 secara nasional atau urutan ke-2 di Pulau Sumatera," ucap Mahyedi. (cpt/*)
Halaman 12
Komentar