Padang, Arunala.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Surya Efitrimen sempat merasa sedikit kewalahan ketika menjawab pertanyaan sejumlah wartawan tentang kapan pelaksanaan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) DPD RI di Sumbar.
Kondisi ini terlihat setelah rapat pleno penetapan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Sumbar untuk periode 2024-2029 yang dilaksanakan KPU Sumbar di salah satu hotel di Padang, Jumat (14/6/2024) kemarin.
Awalnya pertanyaan yang disampaikan para wartawan menyangkut seperti apa teknisnya nanti untuk PSU itu.
Menyangkut hal ini, Surya Efitrimen menerangkan, untuk petugas penyelenggara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diambil dari penyelenggara yang sudah dibentuk untuk pilkada 2024. "KPU memberikan penugasan tambahan kepada PPK dan PPS yang sudah terbentuk untuk melaksanakan PSU," kata Surya Efitrimen.
Pada PSU nanti, lanjutnya, KPU tidak mematok target jumlah pemilih. Namun dia berharap jumlah partisipasi pemilih tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu kemarin yang mencapai 74 persen.
Surya Efitrimen juga menerangkan untuk petugas KPPS, berkemungkinan akan menggunakan petugas yang lama di saat pemilu.
"Namun petugas KPPS itu nantinya akan kami evaluasi, apabila ada diantara mereka ada yang tidak bisa lagi, maka dilakukan penambahan dengan yang baru," terangnya.
Ketika didesak sejumlah wartawan soal kapan waktunya PSU ini, disini Surya Efitrimen tampaknya belum bisa memutuskan.
Untuk hal yang satu ini, ia mengaku masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari KPU RI.
"Terus terang kami hingga kini masih menunggu juknis KPU RI itu pasca rapat konsolidasi nasional kemarin bahkan telah disusun draft pelaksanaan PSU itu," tukas Surya Efitrimen.
Kendati didapat info PSU akan dilaksanakan 13 Juli 2024 mendatang, tapi ketua KPU Sumbar ini masih tetap menyebutkan bahwa pihaknya menunggu sinyal dari KPU RI.
"Menyangkut jadwal PSU mulai dari awal sampai rekap nasional untuk Dapil Sumbar pemilu DPD ditentukan oleh KPU. Begitu juga anggaran PSU sudah disiapkan KPU RI, jumlahnya masih belum dihitung karena semuanya berkaitan dengan logistik dan distribusi," pungkas Surya Efitrimen. (*)
Komentar