Padang, Arunala.com - Pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) untuk DPD RI di Sumbar, pihak pengawas pemilu (Bawaslu) provinsi setempat juga menyiapkan langkah-langkah dalam hal pengawasan di lapangan nanti.
"Pasca keluarnya putusan PSU dari Mahkamah Konstitusi (MK) Senin lalu, pada Rabu (12/6/2024), kami dari Bawaslu langsung gelar rapat konsolidasi nasional (konsolnas) di Bawaslu RI untuk siapkan segala sesuatu menyangkut PSU," ungkap Ketua Bawaslu Sumbar Alni kepada Arunala.com di Padang.
Di rapat itu, sebut Alni, Bawaslu Sumbar diminta untuk koordinasi dengan KPU Sumbar dan itu sudah dilakukan.
Dari hasil koordinasi diketahui KPU Sumbar menunggu aturan teknis yang akan dikeluarkan KPU RI.
Hal lain, jelas Alni, Bawaslu Sumbar juga telah mengidentifikasi apa saja yang jadi kebutuhan Bawaslu Sumbar dan jajarannya hingga tingkat bawah untuk pengawasan PSU nanti.
"Diantara yang jadi kebutuhan itu baik petugas adhoc untuk pengawasan seperti Panwascam, pengawas kelurahan/desa (PKD) dan pengawas TPS (PTPS)," ucap Alni.
Ditanya apakah petugas adhoc ini akan direkrut baru atau masih gunakan petugas saat pemilu lalu dan berapa banyaknya?
Alni menjawab, untuk petugas adhoc ini merujuk pada mekanisme pembentukan Bawaslu RI.
"Informasi sementara, ditetapkan kembali petugas adhoc yang lama (saat pemilu, red), tapi yang jelas kami masih menunggu regulasinya dari Bawaslu RI," ungkap Alni lagi.
Ia juga menyampaikan, anggaran untuk petugas adhoc dalam mengawasi PSU nanti disiapkan oleh Bawaslu RI.
Menyangkut jumlah petugas adhoc yang dibutuhkan di PSU nantinya, Alni menerangkan.
"Perkiraan sementara, jumlah Panwascam ada sekitar 537 orang tersebar di 179 kecamatan. Artinya tiap kecamatan ada tiga anggota Panwascam," jelasnya.
Kemudian untuk petugas PKD, ada sekitar 1.265 orang. Jumlah ini sama dengan jumlah nagari/desa di Sumbar.
"Terakhir untuk PTPS diperkirakan sekitar 17.569 orang. Jumlah ini sama banyak dengan keberadaan TPS di Sumbar saat pemilu kemarin," tukas Alni.
Rekrutmen petugas adhoc ini, kata Alni, sesegera mungkin dilakukan oleh Bawaslu Sumbar. (*)
Komentar