Padang, Arunala.com---Dua puluh tahun terakhir tumbuh kesadaran yang kuat bahwa kebudayaan ini berperan sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pasalnya, kebudayaan itu bukan lagi dianggap sebagai masalah atau hambatan. Akan tetapi dianggap sebagai modal yang sangat penting.
"Kebudayaan adalah penggerak dan kondisi yang memungkinkan terjadinya pembangunan berkelanjutan," kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Hilmar Farid PhD saat memberikan Kuliah Umum di Convention Hall Unand, Rabu (11/9/2024).
Ia mengatakan sekarang norma atau perubahan pemikiran ini sudah mulai diserap di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. "Jika diperhatikan UU RPJP 2020-2025, UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, UU No 5 Tahun 2017 tentang Pelajuan Kebudayaan. Semua sudah menangkap norma ini. Bahwa kebudayaan sejatinya punya tempat yang sangat sentral di dalam pembangunan berkelanjutan," ungkap Hilmar.
Jika dilihat, tuturnya, peran kebudayaan dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, memelihara identitas bersama dan kohesi sosial. Kedua, ekonomi berbasis kekayaan budaya dan intelektual. Ketiga, pelestarian warisan budaya dan lingkungan.
Kemudian, tutur Hilmar, ke empat inovasi dan kreativitas untuk menghadapi tantangan global. Kelima, mendorong pembangunan inklusif. "Terakhir pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan mental masyarakat," ucap Hilmar.
Hilmar juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan kebudayaan. "Kemitraan publik dan swasta merupakan solusi untuk memperkuat pendanaan di sektor kebudayaan dan mendorong inovasi melalui insentif pajak bagi pihak yang berkontribusi," ujarnya.
Sementara Wakil Rektor I Unand Prof Dr Syukri Arief MEng mengatakan Unand memberikan perhatian khusus budaya Minangkabau. Sebagai bagian penting yang perlu dikenalkan kepada masyarakat dalam berbagai kajian dan pembelajaran yang diberikan.next
Komentar