Bahas Soal Penangganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

Metro- 27-08-2025 15:27
Komnas Perempuan Sumbaraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, Rabu (27/8/2025). IST
Komnas Perempuan Sumbaraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, Rabu (27/8/2025). IST

Padang, Arunala.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sumbar beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, Rabu (27/8/2025).

Pertemuan yang berlangsung di ruang khusus 1 DPRD Sumbar, membahas kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumbar.

Kasus ini menjadi sorotan dari Komnas Perempuan Sumbar ini, sehingga perlunya upaya yang konkret untuk pencegahaannya.

"Bahkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Sumbar ini menjadikannya isu prioritas yang mendesak untuk ditangani," ungkap Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih dalam audensi itu.

Dalam catatan pihaknya, Dahlia menyampaikan setidaknya ada 1.200 kasus kekerasan itu terjadi di Sumbar.

Jumlah angka ini, ssebutnya, belum termasuk catatan kasus perceraian yang kami kumpulkan dari aparat penegak hukum.

Sedangkan kasus yang dialami korban sangat beragam, dan ini membutuhkan perhatian serius semua pihak.

Menurutnya, Komnas Perempuan menetapkan tiga isu utama yang harus menjadi fokus bersama, pertama kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam lingkup rumah tangga dan sosial.

Kemudian yang kedua, keberagaman dan ruang perjumpaan antar kelompok, untuk mencegah konflik dan memperkuat toleransi.

Ketiga, perlindungan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, agar mereka tidak termarjinalkan.

Dahlia menekankan, Sumbar memiliki potensi besar untuk menumbuhkan toleransi dengan nilai-nilai budaya lokal yang kuat.

"Kami mendorong agar ada ruang perjumpaan yang sehat bagi kelompok berbeda, sehingga tidak muncul kesalahpahaman dan diskriminasi. Penting juga melibatkan suara perempuan dalam proses pembangunan damai," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.

"DPRD Sumbar berkomitmen mendorong kebijakan yang pro-perempuan. Angka ini tidak bisa dibiarkan terus bertambah. Kami harus hadir memberikan solusi, termasuk penguatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan berjalan optimal," ungkap Iqranext

Komentar