Jakarta, Arunala - Dua komisioner KPU RI, masing-masing Arief Budiman dan Evi Novida Ginting mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/6).
Bersamaa kuasa hukum mereka yakni Fauzi Heri dan Juendi Leksa Utama, dua orang pemohon ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 458 ayat (13) dan Pengujian terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m.
Kemudian Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) dan ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pada pokoknya permohonan pengujian Undang-Undang ini terkait ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa "Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat"," kata Fauzi Heri dalam rilisnya yang diterima Arunala.com, Rabu siang (23/6).
Para pemohon, jelas Fauzi Heri, juga meminta MK untuk memberikan tafsir atas frasa "putusan" DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan.
"Akibat adanya norma dalam pasal-pasal yang menjadi objek permohonan, tidak saja merugikan hak konstitusional para pemohon tapi juga telah merenggut hak asasi manusia Para Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi. Sehingga, harkat dan martabat serta hak asasi para pemohon menjadi terciderai karena pelaksanaan pasal tersebut oleh DKPP," ujar Fauzi Heri lagi.
Dia melanjutkan, keberadaan pasal yang sampai saat ini masih menjadi dalil DKPP atau setidaknya oleh sejumlah anggota DKPP itu dipergunakan untuk tidak mengakui Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU yang sah meskipun telah ada Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Kepres tindak lanjut atas putusan DKPP.
Terhadap putusan PTUN Jakarta, lanjut dia, Presiden juga tidak melakukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetapnext
Komentar