Padang, Arunala.com - KPU kabupaten kota dan provinsi menerima puluhan masukan atau tanggapan masyarakat pasca-pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bacaleg DPRD Sumbar.
"Secara keseluruhan ada 58 masukan dan tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU se Sumbar. Sedangkan untuk KPU Sumbar ada lima masukan," ungkap Anggota KPU Sumbar, Ory Sativa Syakban kepada Arunala.com saat acara temu media di salah satu kafe di kawasan GOR Agus Salim, Padang, Kamis (6/9).
Disamping berbagai alasan dari masukan dan tanggapan yang masuk ke KPU, ada juga masukan yang dinilai menarik menurut Ory.
"Diantaranya ada salah seorang bacaleg yang berikan tanggapan tentang alasan dirinya ikut nyaleg, lalu ada juga tanggapan itu menyangkut pekerjaan, ada juga menyangkut status hukum bacaleg dan lainnya. Khusus untuk bacaleg DPRD Sumbar, tanggapannya menyangkut kegandaan keanggotaan bacaleg baik secara internal maupun eksternal," ucap Ory yang juga Ketua Koordinator Divisi (Kordiv) Teknis ini.
Dia melanjutkan, masa klarifikasi parpol hasil pencermatan DCS ini, sudah dimulai pada 1 September hingga 7 September 2023 ini, tepatnya pasca DCS diumumkan.
"Di masa klarifikasi ini, kesempatan bagi parpol untuk memperbaiki persyaratan calon. Kemudian, tanggal 8-11 September, KPU ambil sikap apakah bacaleg itu harus di TMS atau MS. Kalau bacaleg ditetapkan TMS, maka KPU beri kesempatan bagi parpol untuk mengganti bacaleg yang TMS itu," ungkap Ory lagi.
Dia juga menerangkan, klasifikasi yang diberikan parpol soal bacaleg-nya dalam DCS disampaikan ke KPU melalui sistem informasi pencalonan (Silon).
Selanjutnya, ditanya parpol mana yang terbanyak mendapat masukan dan tanggapan masyarakat soal bacaleg mereka di DPRD Sumbar?
Untuk hal, ini Ory nampaknya enggan menyebutkan parpol mana saja.
"Yang jelas, di tahapan klarifikasi pencermatan DCS ini ada puluhan masukan dan tanggap yang diterima KPU Sumbar, maupun KPU kabupaten kota," tukar Ori Sativa Syakban. (cpt)
Komentar