.
"Dalam UU No 23 tahun 2014, pemerintahan daerah itu berdua, yakni pemerintah daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Karenanya memfasilitasi tugas-tugas kedewanan, menghimpun aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi perda, Sekretariat DPRD melakukan berbagai kegiatan publikasi baik kerjasama dengan media massa dan juga publikasi memanfaatkan pengelolaan media sosial secara baik dan benar," ungkapnya.
Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir, SH.MM dikesempatan terpisah juga menyampaikan, sesuai arahan Ketua DPRD Sumbar Supardi,SH bahwa sudah seharusnya pengembangan layanan di sekretariat DPRD Sumbar, mulai mempersiapkan diri memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (digitalisasi).
"Penerapan pelayanan sekretariat DPRD Sumbar secara digital sebuah keharusan dalam kemajuan teknologi informasi. Karena itu secara perlahan-lahan tapi pasti kita telah memulai menerapkan proses digitalisasi. Ada 11 tenaga IT merupakan upaya nyata mewujudkannya," katanya.
Zardi juga ungkapkan saat ini perkembangan pemanfaatan media sosial dalam publikasi kegiatan baik olah aparatur Sekretariat maupun anggota dewan Sumbar telah berkembang baik. Walaupun masih belum maksimal, namun dari 65 anggota DPRD Sumbar 60 persen sudah mengelola media sosial dengan corak dan stel masing-masing.
"Peran, fungsi dan kegiatan anggota DPRD Sumbar telah turut serta memajukan perkembangan publikasi dan branding DPRD Sumbar secara nasional. Saat ini sebaran publikasi kegiatan DPRD Sumbar berada pada rangking 2 secara nasional dengan jumlah sebaran berita 15 ribuan lebih berbanding DPRD DKI Jakarta 33 ribuan. Kesemua ini dilakukan dalam rangka DPRD Sumbar ikut serta menjaga marwah, harga diri dan martabat masyarakat Sumbar secara nasional " serunya. (cpt/*)
Komentar