.
"Yang penting bagi pengawas TPS saat awasi pungut hitung itu, yakni harus mendapatkan foto atau dokumen form C Hasil, bukan form C Hasil salinan. Karena dengan adanya form C Hasil ditangan pengawas TPS, itubakan jadi bukti apabila saat rekap suara suara nanti terjadi selisih hasil suara," ungkap Firdaus.
Sementara, Anggota Bawaslu Padang yang juga Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Rahmad Ramli, menyampaikan, rapat kerja teknis bagi seluruh anggota Panwascam ini dinilai cukup penting karena penyelesaian sengeketa pemilu.
"Salah satu potensi bisa munculnya sengketa pemilu yakni di tahapan kampanye rapat umum ini. Karena tahapan kampanye ini akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 nanti," ujar Rahmad Ramli.
Untuk Kota Padang, sebutnya, ada 10 lokasi disiapkan KPU sebagai tempat kampanye rapat umum, dan tahapan ini tidak hanya untuk capres saja, namun juga bagi caleg DPR RI, DPD dan DPRD provinsi hingga kabupaten kota.
"Nah, yang perlu diwaspadai Bawaslu dan jajarannya adanya potensi timbulnya gesekan antar peserta pemilu. Apalagi kampanye rapat itu dilaksanakan di waktu dan tempat bersamaan. Akibatnya apa? Ada peserta pemilu yang merasa dirugikan akibat masa kampanye bersamaan," jelasnya.
Maka, tukas Rahmad Ramli, perlu dilakukan penyelesaian sengeketa acara cepat, sehingga Panwascam bisa menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu itu segera. (cpt)
Komentar