Padang, Arunala.com - Calon Wali Kota Padang, Fadly Amran melihat, Kota Padang saat ini alami perubahan cepat menuju smart city dan kota sehat yang juga menjadi trend kota-kota di dunia.
Untuk itu, sebutnya, dibutuhkan kepemimpinan Kota Padang yang kuat, solid dan cerdas. Instrumen penting perlunya kepemimpinan pemerintahan yang kuat.
"Ini mestinya tercermin dari wali kota dan wakilnya yang saling mendukung dalam memajukan Kota Padang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," kata Fadly Amran di Padang, Minggu (22/9/2024).
Dia mencontohkan dengan penganggaran yang menurutnya harus memakai prinsip money follow program.
"Pola ini adalah kebijakan paling mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan program prioritas ata unggulan berbasiskan pendekatan kinerja," ucapnya.
Untuk mewujudkannya, lanjut Fadly, dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Walaupun begitu, sambungnya, kepemimpinan walikota menjadi penting sebagai figur yang memotivasi dan memfasilitasi kreatifitas dan inovasi yang akan dilakukan OPD melaksanakan program yang direncanakan.
"Oleh karenanya dibutuhkan anggaran tambahan yang harus dilakukan oleh OPD terkait," tukasnya.
Misalnya, terang Fadly, melalui program kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai catatan, ingat dia, pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2023 yang tidak mencapai target dari Rp1 triliun yang ditetapkan.
Realisasinya hanya Rp706,8 miliar, jauh dari apa yang ditargetkan dalam RPJMD.
“Saya melihat ada sekitar Rp293,2 miliar yang tidak tercapai dan bisa dikatakan APBD Kota Padang mengalami defisit,” terang Fadly.
Jadi dia menilai harus ada upaya kreatifitas dari OPD terkait untuk meningkatkan PAD ini. Begitu juga perlu ada dorongan yang kuat dari atasan langsung OPD terkait agar kerja OPD ini sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
"Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program pembangunan dan layanan publik yang memadai, jika anggaran digunakan hanya untuk belanja rutin saja,” tambah Fadly. (*)
Komentar