.
"Akan tetapi, peristiwa yang dialami warga Rempang saat ini, rakyat bukannya dilindungi tetapi seakan dijajah dengan menggunakan kekuatan aparat," kecam Alirman Sori.
"Bila kita baca historis bahwa warga Rempang yang saat ini mengalami penggusuran sudah tinggal di daerah itu sejak tahun 1883," sambungnya.
Menurut dia, jangan dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah pusat kemudian melakukan tindak ambisius, apalagi proyek ini tidak pernah dikonsultasikan secara egaliter kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak.
Alirman Sori, juga menilai, hampir dalam setiap Pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Indonesia, ketika mendapat reaksi dari warga, pemerintah selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebihan untuk berhadapan dengan masyarakat.
Berkaca pada kejadian di Rempang itu, Alirman Sori kembali mengingatkan kepada para pemimpin negeri ini bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Artinya, rakyatlah yang berdaulat, para pemimpin yang mendapat titipan mandat dari rakyat setelah diberikan mandat oleh rakyat jangan digunakan untuk menindas rakyat, ingat para pemegang mandat yang didapatkan melalui proses politik "election" akan dicatat oleh rakyat," pungkas Alirman Sori. (cpt)
Halaman 12
Komentar