Dharmasraya, Arunala.com - Selain menyatakan komitmen dirinya pada penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan juga menekankan ke jajarannya baik itu PPID Utama dan Pelaksana untuk tidak menganggap KIP itu sebagai beban. Sebaliknya menjadikannya sebagai kebutuhan badan publik.
"Budaya keterbukaan informasi harus menjadi nafas birokrasi dalam pelayanan publik, mulai dari tingkat Kabupaten hingga ke nagari," kata Sutan Riska saat membuka kegiatan bimtek
penyusunan dan pengumpulan Daftar Informasi Publik 2023 di aula kantor bupati setempat, Jumat (28/7).
Apalagi, tambah Sutan Riska, di era informasi saat ini, tidak jarang banyak informasi hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Untuk itu, jangan jadikan keterbukaan informasi publik sebagai lip service saja, karena penerapannya membutuhkan keseriusan terlebih dalam hal menghilangkan ego sektoral antara badan publik.
"Disamping komitmen dan memahami SOP KIP, juga harus kuat dalam hal infrastruktur, SDM dan anggaran. PPID juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam pola pelayanan informasi publik," tekan Sutan Riska.
Menyinggung soal komitmen, Sutan Riska menyatakan hal itu menjadi kunci penting dalam keberhasilan menjadi informatif.
"Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata melalui PPID Utama yang harus melakukan pengawasan terhadap PPID mulai dari website, pengisian kuisioner, hingga mengawal permohonan informasi. Inovasi diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat layanan informasi ke masyarakat," pungkas Sutan Riska. (cpt)
Komentar