.
Leonardy menambahkan, menarik juga penjelasan Kakanwil dan jajarannya terkait surplus beras dan cabe di Sumbar. Komoditas ini penyumbang dominan inflasi. Namun Bulog Sumbar mengimpor beras hingga 43.000 ton.
Karena daerah sekitar Sumbar minus, maka beras Sumbar dikirim ke daerah tetangga sehingga akhirnya Sumbar menjadi kekurangan beras. "Fakta ini perlu jadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan," tukas Leonardy.
Ia juga mengapresiasi kajian-kajian yang dilakukan tim DPJb terhadap potensi dan kondisi Sumbar. Ekspose hasil kajian itu akan sangat bermanfaat.
"Saya berharap DPJb Sumbar dan Kementerian/lembaga terus bersinergi dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah ini. Kami sebagai representasi dari aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah Sumbar akan selalu mendukung dan akan turut memfasilitasinya," pungkas pria yang kembali diminta banyak kelompok masyarakat menjadi calon Anggota DPD RI periode 2024-2029.
Sebelumnya, Kepala Kanwil DPJb Sumbar, Syukriah menjelaskan tentang pagu anggaran dan realisasinya dari 10 kementerian dan lembaga yang memiliki pagu terbesar.
Juga terhadap rencana belanja negara di Sumbar pada tahun 2023 serta dukungan DJPb Sumbar terhadap kemajuan daerah ini. Dan upaya apa yang perlu dilakukan agar penyerapan anggaran telah mulai di triwulan I.
"Total pagu anggaran dari 10 K/L tersebut adalah 86,23 persen dari seluruh anggaran. Jadi kami masih menunggu realisasi anggaran hingga akhir tahun karena di Kementerian PUPR terdapat kegiatan pembangunan jalan yang porsi terbesarnya pada kegiatan terakhir yakni pengaspalan dan banyaknya proyek fisik K/L yang berakhir pada Desember sehingga membebani realisasi belanja pada Desember ini," ungkapnya.
Lebih jauh Syukriah memaparkan realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumbar sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp19,399 triliun (72,25 persen dari target APBD).
Komentar