.
"Pendapatan dari dana Transfer ke Daerah (TKD) masih berkontribusi sebesar 75,16 persen dari total pendapatan daerah. Sementara pendapatan asli daerah hanya berkontribusi 21,97 persen. Artinya dukungan dana pusat melalui TKD masih menjadi faktor yang sangat dominan untuk pendanaan Provinsi Sumbar," katanya lagi.
Syukriah kemudian juga menerangkan realisasi dana TKD di kabupaten kota, dimana totalnya mencapai Rp17,90 triliun atau sebesar 88,80 persen.
Secara nominal penyaluran TKD tertinggi terdapat pada pemprov (Rp2,927 triliun) dan terendah di Kota Padangpanjang (Rp406,45 miliar).
Sedangkan secara persentase salur dari total alokasi TKD tertinggi terdapat pada Kota Padangpanjang dan terendah di Kabupaten Pasaman Barat (84,32 persen).
Adapun belanja negara pada tahun 2024 sebesar Rp32,530 triliun. Naik sebesar 2,28 persen dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp31,804 triliun. Belanja pemerintah pusat naik sebesar 0,67 persen dan belanja transfer ke daerah naik sebesar Rp3,22 persen.
Syukriah pun memaparkan dukungan instansi yang dipimpinnya terhadap kemajuan Sumbar. DPJb melaksanakan sinergi SMV di Sumbar, diantaranya SMV PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sebagai bentuk dukungan bagi UMKM melalui alternatif pembiayaan UMI.
SMV ini telah melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan sinergi dengan Pemprov Sumbar. Lalu SMV LPDP yang focus pada peningkatan SDM Sumbar.
Ada juga SMV PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), SMV Sarana Multi Griya untuk memfasilitasi penyaluran dana dari pasar modal ke sektor perumahan, SMV Geo Dipa Energi untuk pembiayaan energi terbarukan dan SMV LPEI untuk pemberdayaan UMKM siap ekspor. (cpt/*)
Komentar