Padang, Arunala.com - Netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN), TNI dan Polri jadi perhatian penting bagi Bawaslu Sumbar dan jajarannya dalam pelaksanaan pilkada serentak saat ini.
Agar tidak terlibat atau terjebak dalam politik praktis dari pasangan calon (paslon), Bawaslu Sumbar coba mengingatkan instrumen aparatur negara ini melalui sosialisasi.
"Ada regulasi yang patut dipatuhi para ASN, TNI dan Polri. Hal itu menegaskan posisi mereka saat pilkada harus netral," ungkap ketua Bawaslu Sumbar Alni, saat sosialisasi di Padang, Kamis (17/10/2024).
Sosialiasi yang diadakan Bawaslu Sumbar ini menyangkut pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri pada pilkada serentak di Sumbar.
Disebutkan Alni, sosialisasi menyangkut netralisasi ASN, TNI dan Polri itu secara kontinu dilakukan Bawaslu dan jajarannya di Sumbar.
"Itu dilakukan Bawaslu karena jadi bagaian dari tugasnya sebagai penyelenggaran pemilu yang berkaitan dengan pengawasan," ucap Alni.
Proses pengawasan itu, lanjut Alni, masih berlangsung hingga saat ini sampai pasca pemilihan nantinya.
"Dengan demikian Bawaslu ingin memastikan tiga instrumen negara ini benar benar netral saat pilkada serentak dilaksanakan," tegas Alni lagi.
Di kesempatan ini, Alni juga mengungkapkan alasan lain dengan sosialsisasi kali ini sangat berkaitan dengan netralitas itu.
"Karena dari data Bawaslu Sumbar, ada sejumlah kasus pelanggaran soal netralitas ASN terjadi. misalnya di saat pemilu 2019, ada 27 kasus pelanggaran netralisasi ini yang direkomendasikan pada KASN, untuk diberikan sanksi," ungkap Alni.
Bahkan lanjutnya, pada tahapan pelaksanaan pilkada 2024 ini sudah ada belasan kasus dugaan pelanggaran ini ditangani Bawaslu Sumbar maupun di kabupaten kota.
"Dari belasan kasus itu, baru tiga yang direkam Bawaslu ke KASN," tukasnya.
Alni juga menjelaskan, penjagaan Bawaslu terkait netralitas ASN, TNI dan Polri dalam pemilu atau pemilihan dilakukan secara berlapisnext
Komentar