.
"Untuk pembangunan layanan KRIS ini tentu kita melihat ke depannya. Tetapi untuk kebutuhan riil untuk IPJT dan LINAC sekitar Rp 180-an miliar, anggarannya bisa kita ajukan. Kita akan coba memasukkan anggarannya pada tahun 2024 melalui Kementerian Kesehatan," tutur anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jatim III ini.
Ia pun berharap Kementerian Kesehatan dapat memfollow-up kebutuhan mendesak RSUP M Djamil ini.
"Kita juga akan membahasnya dalam rapat Komisi IX," ucapnya.
Ia mengatakan persoalan jantung cukup tinggi di Sumatera Barat.
"Kita harus ada antisipasi. RSUP M Djamil harus menjadi rumah sakit yang menyediakan fasilitas untuk layanan jantung ini," tukas politisi PKB ini. (ril)
Komentar