?
Disini Jons Manedi menjelaskan jika sampai tanggal 10 November itu tidak ada juga kesepakatan antara KPU dengan pemda masing-masing, maka tim dari Kemendagri akan berkoordinasi dengan KPU untuk memfasilitasi penanganan persoalan tersebut.
"Artinya, kalau belum juga ada kesepakatan NPHD antara KPU dengan pemerintah daerah masing-masing, selanjutnya akan ditarik ke Kemendagri. Kalau itu sempat terjadi maka makin lama proses registrasi anggaran untuk NPHD ini," tukas Jons Manedi.
Menghindari agar proses ini tidak terjadi, Jons Manedi mengaku terus mendorong KPU kabupaten kota untuk intens lakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing.
"Dengan harapan, agar tiap daerah menyegerakan penandatanganan NPHD untuk daerahnya masing-masing," pungkas Jons Manedi. (cpt)
Halaman 12
Komentar